+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Senin, 18 Desember 2017   09:21 WITA

Perpanjangan IMTA

Kamis, 24 Maret 2016

         Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA. Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang merupakan salah satu jenis Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten, maka untuk pengaturan pelaksanaan pemungutannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

DASAR HUKUM

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (TKA)

Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur untuk mendapatkan Rekomendasi Kawat persetujuan visa (TA-01) dengan melampirkan :

Pemberi kerja mengajukan permohonan IMTA dengan melampirkan :

Tata Cara Permohonan Perpanjangan IMTA