+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Senin, 18 Desember 2017   09:14 WITA

LPKS

Senin, 04 April 2016

         Dalam era globalisasi serta menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang mana dimulai awal tahun 2016, perlu disiapkan SDM (sumber daya manusia) yang kompeten disegala bidang, harus dimulai dari bagaimana menyiapkan pendidikan yang baik. Untuk itu diperlukan dukungan segenap komponen masyarakat untuk mengembangkan pendidikan supaya SDM kita mampu bersaing dengan Negara lain. LPKS (Lembaga Pelatihan Kerja Swasta) sebagai salah satu pendukung dunia pendidikan kita saat ini mampu menghasilkan SDM yang cakap untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja.

A. PENERTIBAN IZIN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA (LPKS) DI LAKSANAKAN ATAS DASAR

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279).
  2. Kepmenakertrans No. Kep. 225/Men/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
  3. Kepmenakertrans No. Kep. 229/Men/2003 tantang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
  4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 17/MEN/VII/2007 tentang Tata cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
  5. Peraturan Daerah Nomor. 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.
  6. Peraturan Bupati Karangasem No. 52 Tahun 2011 tantang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karangasem.

B. PERSYARATAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

1. PERSYARATAN IZIN PENUNJANG

2. PERSYARATAN OPERASIONAL

C. TEMPAT DAN WAKTU PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA 

  1. Permohonan diajukan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Karangasem yang dikoordinasikan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem.
  2. Waktu Permohonan diajukan sesuai jam kerja akan dilakukan verifikasi dokumen oleh Tim yang beranggotakan dari unsur KP2T, Organisasi Lembaga Pelatihan, Unit Kerja yang menangani Pelatihan Kerja dan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
  3. Bila dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim tidak lengkap maka, Tim mengajukan surat penolakan kepada pemohon yang diketahui Kepala KP2T Kabupaten Karangasem.
  4. Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim harus sudah selesai dalam waktu paling lama 5 (lima ) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan dinyatakan lengkap maka, KP2T mengeluarkan Surat keputusan Penertiban Perizinan LPK atas dasar Rekomendasi dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem.

D. PROSEDUR PERPANJANGAN IZIN 

  1. Perpanjangan izin LPK harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada KP2T dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum izin berakhir dengan melampirkan dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Perpanjangan izin tidak dapat diterbitkan apabila permohonan yang diajukan melampaui waktu sebagaimana dimaksud yaitu 30 (tiga puluh) hari.
  2. Dalam hal permohonan perpanjangan izin sebagaimana yang dimaksud diatas telah lengkap, KP2T Kab. Karangasem atas rekomendasi Kepala Disnakertrans Kabupaten Karangasem menerbitkan izin perpanjangan LPK.
  3. Izin perpanjangan sebagaimana dimaksud harus sudah diterbitkan dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

E. PROSEDUR PENAMBAHAN PROGRAM

  1. Penambahan Program Pelatihan kerja hanya diberikan kepada LPK yang tidak sedang dihentikan sementara pelaksanaan program pelatihan kerja.
  2. LPK yang mendapatkan izin, apabila akan menambah program pelatihan kerja harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala KP2T  Kab.Karangasem atas Rekomendasi Kadisnakertrans Kab. Karangasem sesuai kelengkapan dokumen permohonan.
  3. Permohonan Penambahan Program Pelatihan Kerja harus dilengkapi dengan :
  1. Pemohonan yang telah diterima oleh KP2T Kab. Karangasem akan dilakukan verifikasi oleh Tim dan hasil  kajian Tim diajukan kepada KP2T Kab. Karangasem atas dasar persetujuan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem.
  2. Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh Tim, harus sudah selesai dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi sudah dilaporkan kepada Kadisnakertrans Kab. Karangasem untuk direkomendasikan ke KP2T Kab. Karangasem.
  3. Bila dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim tidak lengkap, maka Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Karangasem menolak permohonan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi dilaporkan.
  4. Bila dokumen yang telah diverifikasi oleh Tim dinyatakan lengkap, maka KP2T Kab. Karangasem menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penambahan Program dalam waktu paling lama 5 (lima ) hari kerja setelah selesainya verifikasi.
  5. Jangka Waktu berlakunya Izin Penambahan Program Pelatihan Kerja tidak boleh melebihi jangka waktu berlakunya izin LPK.