+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Senin, 18 Desember 2017   09:19 WITA

Pengawasan Ketenagakerjaan

Jumat, 15 April 2016

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN (UU N0. 7 tahun 1981)


  

Kegiatan :

  1. Pengusaha mengisi dan menandatangani bukti pengambilan formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan.
  2. Pengusaha mengambil formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan sebanyak 1 (satu) set masing – masing rangkap 4 (empat) pada Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
  3. Pengusaha mengisi formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan data – data lengkap perusahaan serta ditandatangi oleh pemimpin perusahaan dan distempel.
  4. Pengusaha mengembalikan formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang sudah diisi lengkap dan benar ke Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan menerima formulir tersebut dan mengisi data Kodefikasi pada formulir yaitu Kode Wilayah, No. Pendaftaran, Tahun Pendaftaran dan Kode KLUI
  6. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan atas nama Kepala Dinas menandatangani formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang sudah lengkap dan distempel.
  7. Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan dipilah sesuai warna : warna putih untuk pengusaha, warna kuning untuk Disnakertrans Kab. Karangasem, warna biru untuk Disnakertrans Provinsi Bali dan warna merah untuk Kemnakertrans RI.
  8. Formulir Wajib Lapor Ketenagakerjaan warna putih diserahkan kepada pengusaha untuk disimpan dan dijadikan acuan dalam membuat laporan tahun berikutnya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (NPPBKC)

 




 

 

 

Kegiatan :

  1. Pengusaha mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem untuk memperoleh Surat Rekomendasi NPPBKC.
  2. Surat Permohonan dilampiri dengan :
    • Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
    • Surat Izin Gangguan (HO)
    • Surat Izin Usaha Restoran / Bar
    • Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol (SITU-MB)
    • Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)
  3. Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai UU No. 7 tahun 1981)
  4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurunkan disposisi ke Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti.
  5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membuatkan Surat Rekomendasi NPPBKC sesuai Surat Permohonan pengusaha dalam rangkap 3 (tiga).
  6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menandatangani Surat Rekomendasi NPPBKC dan distempel.
  7. Surat Rekomendasi sebanyak 2(dua) lembar diserahkan kepada pengusaha dan 1 (satu) lembar disimpan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai arsip

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENDAFTARAN PENGURUS PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)

  

 

 

Kegiatan :

  1. Pengusaha mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karangasem untuk mendaftarkan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).
  2. Surat Permohonan dilampiri dengan :
    • Susunan Pengurus P2K3 perusahaan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota dengan ketentuan :
    • Perusahaan dengan tenaga kerja 100 (seratus) orang atau lebih, jumlah pengurus P2K3 minimal 12 (dua belas) orang terdiri dari 6 (enam) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 6 (enam) orang mewakili tenaga kerja.
    • Perusahaan dengan tenaga kerja 50 (lima puluh) orang sampai 100 (seratus) orang, jumlah pengurus P2K3 minimal 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
    • Perusahaan dengan tenaga kerja kurang dari 50 (lima puluh) orang, jumlah pengurus P2K3 minimal 6 (enam) orang terdiri dari 3 (tiga) orang mewakili pengusaha/pimpinan perusahaan dan 3 (tiga) orang mewakili tenaga kerja.
    • Wajib Lapor Ketenagakerjaan sesuai UU No. 7 tahun 1981
  3. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menurunkan disposisi ke Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan untuk ditindaklanjuti.
  4. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan melakukan verifikasi kelengkapan peralatan dan prosedur K3 ke perusahaan pemohon sebagai acuan dalam menerbitkan SK P2K3
  5. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan membuatkan SK P2K3 sebanyak 2 (dua) eksemplar.
  6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menandatangani SK P2K3 dan distempel.
  7. SK P2K3 sebanyak 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada pengusaha dan 1 (satu) eksemplar disimpan Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai arsip

  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NORMA KERJA KE PERUSAHAAN

  

  

 

Kegiatan :

  1. Membuat persiapan dan rencana kerja pengawasan dan pembinaan ke perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
  2. Membuat Surat Tugas Resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk Petugas yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan ke perusahaan
  3. Melakukan pertemuan dengan pimpinan/pengurus perusahaan serta memeriksa dokumen – dokumen terkait dengan Norma Kerja
  4. Melakukan kunjungan ke tempat kerja/ruang produksi dan melakukan wawancara dengan pihak pekerja maupun serikat pekerja dan mencatat semua permasalahan mengenai Norma Kerja.
  5. Melakukan pengawasan dan pembinaan Norma Kerja meliputi :
    • Waktu Kerja dan Waktu Istirahat
    • Pengupahan
    • Hubungan Kerja
    • Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
    • Penempatan Tenaga Kerja Asing
    • Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Tenaga Kerja
  6. Membuat laporan hasil pengawasan dan dan pembinaan Norma Kerja dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pimpinan/Pengurus Perusahaan
  7. Satu laporan diserahkan kepada Perusahaan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan Norma Kerja.
  8. Satu laporan sebagai arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA KE PERUSAHAAN

 

 

Kegiatan :

  1. Membuat persiapan dan rencana kerja pengawasan dan pembinaan ke perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
  2. Membuat Surat Tugas Resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk Petugas yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan ke perusahaan.
  3. Melakukan pertemuan dengan pimpinan/pengurus perusahaan serta memeriksa dokumen – dokumen terkait peralatan dan perlengkapan K3 yang ada di perusahaan.
  4. Melakukan kunjungan ke tempat kerja/ruang produksi untuk mengecek kondisi peralatan dan perlengkapan K3.
  5. Melakukan pengawasan dan pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja meliputi :
    • Keselamatan dan Kesehatan Kerja Umum
    • Alat Pengaman Diri (APD)
    • Keselamatan Kerja Instalasi Listrik dan Penyalur Petir
    • Keselamatan Kerja Sarana Penanggulangan Kebakaran
    • Keselamatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
    • Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja
    • Pelayanan Kesehatan Kerja dan P3K
  6. Membuat laporan hasil pengawasan dan pembinaan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
  7. Satu laporan diserahkan kepada Perusahaan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
  8. Satu laporan sebagai arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN NORMA PERLINDUNGAN TENAGA KERJA PEREMPUAN DAN ANAK KE PERUSAHAAN

  

Kegiatan :

  1. Membuat persiapan dan rencana kerja pengawasan dan pembinaan ke perusahaan berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan
  2. Membuat Surat Tugas Resmi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk Petugas yang akan melakukan pengawasan dan pembinaan ke perusahaan
  3. Melakukan pertemuan dengan pimpinan/pengurus perusahaan serta memeriksa dokumen – dokumen terkait Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
  4. Melakukan kunjungan ke tempat kerja/ruang produksi dan wawancara dengan tenaga kerja/serikat pekerja untuk pengawasan dan pembinaan terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak yang meliputi jam kerja, waktu cuti dan jenis – jenis pekerjaan yang diperbolehkan untuk anak – anak.
  5. Melakukan pengawasan untuk mencegah terjadinya trafficking.
  6. Membuat laporan hasil pengawasan dan pembinaan Norma Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangai oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pimpinan/Pengurus Perusahaan.
  7. Satu laporan diserahkan kepada Perusahaan sebagai acuan dalam melakukan perbaikan di bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.
  8. Satu laporan sebagai arsip Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai acuan dalam mengambil kebijakan di bidang Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak.