+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Jumat, 20 Oktober 2017   02:15 WITA

Hubungan Industrial

Kamis, 24 Maret 2016

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL



           Hubungan Industrial adalah suatu sistem atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, unsur Karyawan dan Pemerintah yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, (pasal 1 ayat 22 UU Ketenagakerjaan). Pelaksanaan Hubungan Industrial tersebut diatur dalam bentuk ketentuan, baik ketentuan Normatif maupun ketentuan perundangan yang berlaku. Ketentuan Normatif adalah segala ketentuan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya Hubungan Industrial yang telah disepakati oleh Karyawan dan Pengusaha. Ketentuan Normatif tersebut tidak boleh kurang dari standar minimal yang diatur dalam ketentuan Ketenagakerjaan yang berlaku, misalnya; ketentuan perihal upah minimal propinsi (UMP), tunjangan lembur, tunjangan kesehatan dan lain-lain. Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu suatu kondisi dimana terdapatnya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan kepentingan antara Pengusaha dengan Karyawan karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) atau perjanjian kerjasama.

A. Dasar Hukum

           Peraturan terkait yang menjadi dasar hukum yang dipakai dalam upaya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

  1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan (“UU      Penyelesaian Perselisihan Perburuhan”)
  2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta;*
  3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”);
  4. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU Hubungan Industrial”);
  5. Kepmenaker Nomor Kep. 15A/MEN/1994 tentang Petunjuk Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Pemutusan Hubungan Kerja di Tingkat Perusahaan dan Pemerintaraan

B. Tugas Pokok

         Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan hubungan ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan lembaga kerjasama Bipartit dan Tripartit, hubungan industrial dan persyaratan kerja, kelembagaan pekerja dan pengusaha serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemutusan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

C. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan hubungan industrial
  2. Pembinaan pelaksanaan persyaratan kerja
  3. Pembinaan kelembagaan pekerja dan pengusaha, kelembagaan kerjasama Bipartit dan Tripartit
  4. Pembinaan penyelesaian hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja
  5. Menyusun kebijakan tentang pengupahan dan jaminan sosial ketenagakerjaan
  6. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis serta program penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja
  7. Pembinaan pelaksanaan pengupahan, jaminan sosial dan fasilitas serta lembaga kesejahteraan pekerja 

D. Seksi

         Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja. Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja terdiri dari :

1. Seksi Syarat kerja, Kesejahteraan Pekerja dan Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial

3. Seksi Kelembagaan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial