+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Jumat, 20 Oktober 2017   02:17 WITA

Pentaluas

Kamis, 24 Maret 2016

BIDANG PERLUASAN KESEMPATAN KERJA


A. Kedudukan dan Dasar Hukum

          Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dasar Hukum di dalam melaksanakan tugasnya, antara lain :

  1. UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  2. Permenakertrans Per.07/Men/IV/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja
  3. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
  4. PP No. 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian Sebagaimana telah Diubah Dengan UU No. 29 Tentang 2009 Tentang Perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian
  5. Kepmenakertrans No. Kep208/Men/2004/Syarat dan tata cara Penetapan sebagai Transmigran
  6. PP No. 97 Tahun 2012 Tentang Restribusi Pengendalian lalu lintas dan restribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA
  7. Permenakertrans No. Per02/Men/III/2008 Tentang tata cara Penggunaan TKA
  8. Perda Kab. Karangasem No. 9 Tahun 2013 Tentang Restribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan TKA
  9. UU No 39 tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
  10. Permenakertrans No. Per.14/Men/X/2010 tentang pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

B. Tugas Pokok

          Bidang Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyusun pedoman dan petunjuk teknis penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja, melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri, penyaluran tenaga kerja, perluasan kerja, penempatan tenaga kerja dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis ketransmigrasian, pembinaan, pelaksanaan penyiapan, pemindahan dan kerja sama ketransmigrasian.

C. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai fungsi :

  1. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja  Bidang Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
  2. Mengkoordinasikan penyiapan petunjuk teknis pelaksanaan Bidang Perluasan Kesempatan Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
  3. Melaksankan pembinaan dan pengaturan perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja mandiri profesional di pedesaan dan perkotaan;
  4. Penerbitan ijin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah Kabupaten;
  5. Membentuk tenaga kerja mandiri / pengusaha pemula;
  6. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha kecil yang telah dilatih oleh balai pengembangan produktifitas daerah;
  7. Melaksanakan pembinaan terhadap para pencari kerja melalui informasi pasar kerja (bursa kerja) yang berasal dari pemerintah maupun swasta;
  8. Melaksanakan pembinaan terhadap Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar Lokal (AKAL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN);
  9. Memimpin, mengkoordanisasikan dan mendistribusikan pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
  10. Menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir; 
  11. Mengevaluasi, merumuskan dan menyusun laporan kinerja Bidang  Perluasan Kesempatan Kerja, sebagai pertanggungjawaban kepada atasan;
  12. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan; dan
  13. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

D. Seksi

        Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja.  Bidang Perluasan Kesempatan Kerja terdiri dari :

1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja

2. Seksi Transmigrasi

3. Seksi Usaha Mandiri dan Sektor Informal