+62 363 21647

Motto : Melayani Dengan SEKSI "Senyum, Efisien, Komunikatif, Sopan, Ikhlas"

Senin, 18 Desember 2017   09:23 WITA

Pengawasan

Kamis, 24 Maret 2016

BIDANG PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN



A. Kedudukan dan Dasar Hukum

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Dasar hukum bidang pengawasan ketenagakerjaan didalam melaksanakan tugas dan fungsi nya, antara lain :

  1. UU No. 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 100 tentang pengupahan yang sama bagi laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya.
  2. UU No. 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
  3. UU No. 1 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi PBB Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita.
  4. UU No. 21 Tahun 1999 Tentang Persetujuan Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskiminasi Pekerjaan dan Jabatan.
  5. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
  6. UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagekerjaan.
  7. Permenakertrans RI No. Per03/Men/1978 Tentang Persyaratan Penunjukan Dalam Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawasan Keselamatan Kerja.
  8. Permenakertrans RI No. Per02/Men/1980 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Pelaksanaan Keselamatan Kerja.
  9. Permenakertrans RI No. Per03/Men/1989 Tentang Larangan PHK bagi Pekerja Wanita karena Menikah, Hamil dan Melahirkan.
  10. Kepmenakertrans RI No. Kep224/Men/2003 Tentang Kewajiban Pengusahan yang Memeperkerjakan Pekerja/buruh Perempuan antara Pukul 23.00 sampai 07.00.

 

B. Tugas Pokok

Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas menyusun pedoman dan teknis penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan dan perlindungan tenaga kerja, melaksanakan pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja.

C. Fungs

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi :

  1. Pembinaan dan pengawasan norma kerja, penyelenggaraan fasilitas dan lembaga kesejahteraan pekerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja
  2. Pembinaan dan pengawasan norma keselamatan kerja
  3. Pembinaan dan pengawasan norma kesehatan dan lingkungan kerja

                                                              

D. Seksi

Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan.

1. Seksi Norma Kerja

2. Seksi Norma Keselamatan, Kesehatan Kerja

3. Seksi Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan dan Anak